CONTOH KASUS KPPU

 

Kartel Penetapan Layanan Tarif Short Message Service (SMS)

KPPU berhasil membongkar praktek kartel yang dilakukan enam perusahaan seluler selama 2004-2008 yang menetapkan persekongkolan harga tarif SMS Rp 350/SMS, konsumen dirugikan mencapai Rp 2,827 triliun.

Keenam perusahaan operator seluler tersebut diantaranya PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Telkomsel, PT Telkom, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Mobile-8 Telecom Tbk dan PT Smart Telecom yang telah dihukum denda oleh KPPU.

Namun hingga sampai saat ini, kerugian konsumen yang mencapai Rp 2,827 triliun belum bisa ditemukan cara pengembalian ganti kerugiannya

 

Analisis :

kasus kartel tersebut sangat merugikan bagi konsumen dan jauh dari asas dan tujuan dari pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi :

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

 

permainan praktik kartel sendiri dilarang dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

 

Menurut pendapat saya, bahwa KPPU memang telah berhasil membongkar kecurangan para pelaku-pelaku usaha seperti yang disebut diatas. akan tetapi hukuman denda yang diberikan kepada para pelaku usaha hanya sebesar 25 milyar dan tidak sebanding dengan besarnya kecurangan yang mencapai ribuan triliun. inilah yang membuat para pelaku usaha selalu berani untuk melakukan kecurangan. mirisnya KPPU tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk membeberkan tindakan-tindakan kecurangan pada kasus tersebut. Untuk itu pembaruan perlu dilakukan agar para pelaku usaha tidak berbuat seenaknya untuk melancarkan usahanya dalam meraup keuntungan dengan cara melakukan kecurangan dan memanfatkan kelemahan KPPU dalam menangani kasus-kasus yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

 

 

By andrianhermawan

KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN

 

Kasus Penarikan Produk Obat Anti-Nyamuk HIT

Pada hari Rabu, 7 Juni 2006, obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan akan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia, sementara yang di pabrik akan dimusnahkan. Sebelumnya Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi mendadak di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.

HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.

Masalah lain kemudian muncul. Timbul miskomunikasi antara Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Kesehatan (Depkes), dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Menurut UU, registrasi harus dilakukan di Depkes karena hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun menurut Keppres Pendirian BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab BPOM.

Namun Kepala BPOM periode sebelumnya sempat mengungkapkan, semua obat nyamuk harus terdaftar (teregistrasi) di Depkes dan tidak lagi diawasi oleh BPOM. Ternyata pada kenyataanya, selama ini izin produksi obat anti-nyamuk dikeluarkan oleh Deptan. Deptan akan memberikan izin atas rekomendasi Komisi Pestisida. Jadi jelas terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan di antara instansi-instansi tersebut.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Adapun perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :

1.      a.   Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan  standar yang dipersyaratkan, peraturan yang berlaku, ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya.

b.      Tidak sesuai dengan pernyataan dalam label, etiket dan keterangan lain mengenai barang  dan/atau jasa yang menyangkut berat bersih, isi bersih dan jumlah dalam hitungan, kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran, mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu, janji yang diberikan.

c. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa/jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan paling baik atas barang tertentu, informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan   dalam label

e. Tidak memasang label/membuat penjelasan yang memuat nama barang,
ukuran, berat/isi bersih, komposisi, tanggal pembuatan, aturan pakai, akibat sampingan, ama dan alamat pelaku usaha, keterangan penggunaan lain yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

f. Rusak, cacat atau bekas dan tercemar (terutama sediaan Farmasi dan Pangan), tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

 

2.      Dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa.

a.    Secara tidak benar dan/atau  seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standar mutu tertentu, potongan harga/harga khusus, gaya/mode tertentu, sejarah atau guna tertentu, dalam keadaan baik/baru, tidak mengandung cacat, berasal dari daerah tertentu, merupakan kelengkapan dari barang tertentu.

b.    Secara tidak benar dan seolah -olah barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan/memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu, dibuat perusahaan yangmempunyai sponsor, persetujuan/afiliasi, telah tersedia bagi konsumen, langsung/tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain, menggunakan kata-kata berlebihan, secara aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko/efek samping tanpa keterangan lengkap, menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, dengan harga/tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika bermaksud tidak dilaksanakan, dengan menjanjikan hadiah cuma-cuma, dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tetapi tidak sesuai dengan janji, dengan menjanjikan hadiah barang dan/atau jasa lain, untuk obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan.

 

3.    Dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dilarang mempromosikan,mengiklankan  atau membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai :

a.    Harga/tarifdan potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.

b.    Kondisi, tanggungan, jaminan, hak/ganti rugi atas barang dan/atau jasa.

c.    Kegunaan dan bahaya penggunaan barang dan/aatau jasa.

 

4.    Dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah dengan cara undian dilarang

a.    Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu dijanjikan.

b.    Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa.

c.    Memberikan hadiah tidak sesuai janji dan/atau menggantikannya dengan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

 

5.    Dalam menawarkan barang dan/atau jasa, dilarang melakukan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan kepada konsumen baik secara fisik maupun psikis.

 

6.    Dalam hal penjualan melalui obral atau lelang, dilarang menyesatkan dan mengelabui konsumen dengan

a.       Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah memenuhi standar mutu tertentu dan tidak mengandung cacat tersembunyi.

b.      Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan,melainkan untuk menjual barang lain.

c.       Tidak menyediaakan barang dan/atau jasa dalam jumlah tertentu/cukup dengan maksud menjual barang lain.

 

Analisis

Agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang merugikan bagi konsumen, maka kita sebagai konsumen harus lebih teliti lagi dalam memilah milih barang/jasa yang ditawarkan dan adapun pasal-pasal bagi konsumen, seperti:

Kritis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;

Teliti sebelum membeli;

Biasakan belanja sesuai rencana;

Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan dan kesehatan;

Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;

Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa;

Pasal 4, hak konsumen adalah :

a.       Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

b.      Disini pelaku usaha bidang pangan melanggar hak konsumen tersebut. Ini terbukti Berdasarkan penyebab terjadi KLB (per-23 Agustus 2006) 37 kasus tidak jelas asalnya, 1 kasus disebabkan mikroba dan 8 kasus tidak ada sample. Pada tahun 2005 KLB yang tidak jelas asalnya (berasal dari umum) sebanyak 95 kasus, tidak ada sample 45 kasus dan akibat mikroba 30 kasus. Hasil kajian dan analisa BPKN juga masih menemukan adanya penggunaan bahan terlarang dalam produk makanan Ditemukan penggunaan bahan-bahan terlarang seperti bahan pengawet, pewarna, pemanis dan lainnya yang bukan untuk pangan (seperti rhodamin B dan methanil yellow).

c.       Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

d.      Para pelaku usaha bidang pangan terutama pada makanan cepat saji seperti bakso, mie ayam dan lainnya para pelaku usaha tidak jarang mencantumkan komposisi makanannya bahkan mencampur adukan boraks pada sajiannya, hal ini mempersulit konsumen dalam mengetahui informasi komposisi bahan makanan.

 

Sumber :

http://nuryana26.wordpress.com

http://sharlitasara.blogspot.com

By andrianhermawan

KASUS HAK PATEN OBAT-OBATAN

 

KASUS HAK PATEN OBAT-OBATAN

India sedang mempersiapkan perlawanan menghadapi paten atas obat diabet yang didasarkan pada tanaman dari India. Kantor Paten Amerika Serikat telah memberikan paten pada sebuah perusahaan farmasi Amerika Serikat atas obat yang dibuat dari terong dan pare. Menurut pemerintah India, kedua tanaman tersebut sudah ribuan tahun digunakan untuk menyembuhkan diabetes di India dan sudah terdokumentasi dalam banyak teks tentang tanaman obat di India.
Sementara itu, tanaman afrika juga tidak luput dari pematenan. Amerika Serikat kembali memberikan paten nomor 5,929,124 granted tanggal 27 Juli 1999 kepada dua ilmuwan Swiss untuk penemuan berupa zat aktif dari akar sebuah pohon (Swartzia madagascariensis) di Afrika. Zat aktif ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur serta gatal-gatal pada kulit. Penelitian menunjukkan bahwa bahan kimia dari pohon ini jauh lebih ampuh dari obat anti jamur yang ada sekarang, yang menarik adalah kasus ‘perang paten’ atas obat genetik antara Amerika Serikat dan Inggris.
Myrian Genetics, sebuah perusahaan Amerika Serikat telah mempatenkan dua gen manusia untuk skrining kanker payudara. Padahal sebagian besar penelitian tentang hal itu paling tidak pada satu gen yaitu BRCA2 dilakukan di Institut Penelitian Kanker Inggris. Myriad mengajukan paten beberapa jam sebelum Institut kanker mengumumkan penemuannya dalam majalah Nature. Pemberian paten ini akan mengancam pekerjaan 15 laboratorium di Inggris yang dibiayai oleh masyarakat/negara dengan biaya 15 kali lebih rendah dibandingkan di AS.

Analisis :
Kasus hak paten dalam wacana di atas, terdapat tiga kasus hak paten mengenai obat-obatan mulai dari tradisional hingga bahan kimia. Uniknya dalam tiga kasus tersebut melibatkan satu negara yang bermasalah dengan negara lain mengenai hak paten obat-obatan, Negara tersebut adalah Amerika Serikat.
Pertama, Kantor Paten Amerika Serikat telah memberikan paten pada sebuah perusahaan farmasi Amerika Serikat atas obat yang dibuat dari terong dan pare. Padahal tanaman tersebut berasal dari Negara India. Sudah ribuan tahun dua tanaman tersebut digunakan untuk menyembuhkan diabetes di India dan sudah terdokumentasi dalam banyak teks tentang tanaman obat di India.
Hal ini menunjukan bahwa Negara Amerika Serikat telah mengambil hak paten dua tamanan tersebut dari Negara India. Seharusnya hal ini tidak dilakukan oleh Amerika Serikat karena sudah jelas bahwa tanaman tersebut berasal dari Negara Lain bukan dari Negaranya. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, Negara India harus dengan cepat mempatenkan dua tanaman tersebut agar Amerika Serikat tidak berbuat seperti itu dan memberikan hukuman pada Amerika Serikat yang telah berusaha mengambil hak paten dari dua tanaman itu.
Kedua, Amerika Serikat kembali memberikan paten kepada dua ilmuwan Swiss untuk penemuan berupa zat aktif dari akar sebuah pohon (Swartzia madagascariensis) di Afrika. Zat aktif ini digunakan untuk mengobati infeksi jamur serta gatal-gatal pada kulit.
Masih dengan negara yang sama yaitu Amerika Serikat yang mengambil hak paten zat aktif dari sebuah pohon di Afrika. Seharusnya hak paten atas zat aktif tersebut adalah milik Negara Afrika karena pohon tersebut ada di wilayah Afrika. Tidak ada hak untuk Amerika Serikat maupun Inggris yang bisa mengakui bahwa zat aktif tersebut milik mereka walaupun mungkin dalam kenyataannya Amerika Serikat dan Inggris melalukan penelitian untuk zat aktif itu. Tetapi tetap, hak paten untuk zat aktif itu adalah milik Afrika dan Negara Afrika berhak memberi hukuman atas apa yang dilakukan oleh Negara Amerika dan Inggris yang telah mengakui hak paten atas zat aktif tersebut.
Terakhir, Sebuah perusahaan Amerika Serikat telah mempatenkan dua gen manusia untuk skrining kanker payudara. Padahal sebagian besar penelitian dilakukan di Institut Penelitian Kanker Inggris. Myriad mengajukan paten beberapa jam sebelum Institut kanker mengumumkan penemuannya dalam majalah Nature.
Kasus ini hanya karena kecepatan pengakuan hak paten dari Institut Penelitian Kanker Inggris yang telah didahului oleh Myrian Genetics, sebuah perusahaan Amerika Serikat dalam hitungan jam. Padahal penelitian ini, sebagia besar dilakukan di Inggris namun lagi-lagi Amerika Serikat mengakui yang bukan hak nya. Hal ini juga mengancam 15 pekerjaan laboratorium di Inggris yang dibiayai oleh masyarakat Inggris.
Pesan penting untuk Negara Amerika Serikat, jangan berkehendak sendiri dalam melakukan apapun walaupun kita semua mengetahui bahwa Amerika Serikat adalah negara yang kaya dalam pendanaan tetapi bukan seperti itu caranya, mengakui yang bukan haknya. Berlaku adil dan bersikap profesional itu yang seharusnya ditunjukan oleh negara super power seperti Amerika Serikat

By andrianhermawan

Analisis Komparasi Profitabilitas Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Saham Perdana

 

 

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan kode saham ADHI  adalah perusahaan terbuka yang bergerak di bisnis jasa konstruksi, jasa perekayasaan dan investasi bidang infrastruktur di Indonesia. Adhi Karya merupakan salah satu dari tiga perusahaan konstruksi terbesar di bidang konstruksi

Tabel 1. Perhitungan Rasio Keuangan PT Adhi Karya Sebelum IPO

TAHUN

GPM OPM NPM ROA ROE ROI
2000 DESEMBER 0.05 0.04 0.04 0.02 0.20

0.03

2001 DESEMBER

0.06 0.04 0.04 0.04 0.23 0.04
2002 DESEMBER 0.06 0.03 0.03 0.05 0.21

0.04

2003 DESEMBER

0.06 0.05 0.02 0.05 0.20

0.03

RATA-RATA 0.06 0.04 0.03 0.04 0.21

0.04

Keterangan:

GPM : Gross profit margin

OPM : Operating profit margi

NPM : Net profit margin

ROA : Return on asset

ROE : Return on equity

ROI : Return on investment

 

Tabel 2. Perhitungan Rasio Keuangan PT Adhi Karya Setelah IPO

TAHUN

GPM OPM NPM ROA ROE ROI

2005 DESEMBER

0.07 0.06 0.03 0.05 0.21 0.03

2006 DESEMBER

0.09 0.06 0.02 0.04 0.22 0.03
2007 DESEMBER 0.09 0.06 0.02 0.04 0.21

0.03

2008 DESEMBER 0.08 0.06 0.01 0.02 0.14

0.02

RATA-RATA 0.08 0.06 0.02 0.04 0.20

0.03

Keterangan:
GPM : Gross profit margin
OPM : Operating profit margi
NPM : Net profit margin
ROA : Return on asset
ROE : Return on equity
ROI : Return oniInvestment

 

ANALISIS HASIL PERHITUNGAN:

*Dari hasil tabel 1 dan tabel 2dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio gross profit margin (GPM)
untuk empat tahun sesudah IPO menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dibandingkan dengan empat tahun sebelum IPO.Nilairata-rata GPM sebelum IPO sebesar 0,06 berarti pada setiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp 0,06. Nilai ratarata GPM sesudah IPO sebesar 0,08 berarti pada setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan dalam operasi perusahaan. Nilai GPM bagi semua perusahaan harus cukup besar. Sebab dengan menggunakan laba kotor inilah perusahaan dapat menutup biaya operasi, pajak penghasilan dan biaya modal. Pada keadaan normal
GPM haruslah bernilai positif karena menunjukkan perusahaan mampu menjual produknya diatas harga pokok sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Hal tersebut menandakan bahwa laba kotor yang dihasilkan dapat menutupi biaya yang bervariasi yang
digunakan untuk melakukan kegiatan penjualan.

*Dari hasil tabel 1 dan tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio operating profit margin (OPM)untuk empat tahun sesudah IPO menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dibandingkan dengan empat tahun sebelum IPO. OPM digunakan untuk mengukur kemampuan tingkat keuntungan operasi yang diperoleh tiap rupiah penjualan. Nilai rata-rata OPM sebelum IPO sebesar 0,04 berarti pada setiap Rp 1 penjualan menghasilkan laba operasi sebesar Rp 0,04. Nilai rata-rata OPM sesudah IPO sebesar 0,06 berarti pada setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba operasi sebesar Rp 0,06. OPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan operasi. Maka dapat disimpulkan bahwa operasi perusahaan semakin efisien.

*Dari hasil tabel 1 dan tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio net profit margin (NPM)untuk empat tahun sesudah IPO menunjukkan penurunan nilai rata–rata dibandingkan dengan empat tahun sebelum IPO. Nilai rata-rata NPM sebelum IPO sebesar
0,03 berarti pada setiap Rp 1 penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,03. Nilai rata-rata NPM sesudah IPO sebesar 0,02 berarti pada setiap Rp 1 penjualan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak mengalami peningkatan atau tidak lebih efisien sesudah IPO. Perusahaan yang sehat seharusnya memiliki NPM yang positif yang menandakan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih.

*Dari hasil tabel 1 dan tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil
perhitungan rasio return on asset (ROA)untuk empat tahun sesudah IPO tidak menunjukkan peningkatan maupun penurunan nilai rata-rata dibandingkan dengan empat tahun sebelum IPO. ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Nilai rata-rata ROAsebelum IPO sebesar 0,04 berarti pada setiap Rp 1 aktiva menghasilkan keuntungan Rp 0,04. Nilai ratarata ROA sesudah IPO sebesar 0,04 hal ini berarti pada
setiap Rp1 aktiva menghasilkan keuntungan Rp 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Adhi Karya belum menggunakan asetnya dengan efisien untuk menghasilkan laba yang lebih besar setelah IPO.

*Dari hasil tabel 1 dan tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio return on equity (ROE) untuk empat tahun sesudah IPO menunjukkan penurunan nilai rata-rata dibandingkan dengan empat tahun sebelum IPO. ROE merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak rupiah yang diperoleh dari laba bersih untuk setiap rupiah yang diinvestasikan oleh para pemegang saham (pemilik perusahaan). Nilai rata-rata ROE sebelum IPO sebesar 0,21 berarti pada setiap Rp 1 modal menghasilkan keuntungan Rp 0,21. Nilai rata-rata ROE sesudah IPO sebesar 0,19 hal ini berarti pada setiap Rp 1 modal menghasilkan keuntungan Rp 0,19. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian (return) yang akan diperoleh para pemegang saham baik saham biasa maupun saham preferen dari modal yang ditanamkan pada perusahaan
tersebut semakin kecil. Pada dasarnya rasio ini sering digunakan oleh para investor dalam pengambilan keputusan pembelian saham suatu perusahaan.

*Dari hasil tabel 1 dan tabel 2 dapat dilihat bahwa
hasil perhitungan rasio return on investment (ROI)untukempat tahun sesudah IPO menunjukkan penurunan nilai rata-rata dibandingkan dengan empat tahun sebelum IPO. Nilai rata-rata ROI sebelum IPO sebesar 0,04 berarti pada setiap Rp1 modal yang diinvestasikan pada keseluruhan aktiva menghasilkan keuntungan Rp0,04. rata-rata ROI sesudah IPO sebesar 0,03 hal ini berarti pada setiap Rp1 modal yang diinvestasikan pada keseluruhan aktiva menghasilkan keuntungan Rp0,03. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan efisiensi penggunaan total aktiva dalam menghasilkan keuntungan bersih.

KESIMPULAN:

Dengan demikian berarti terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Adhi Karya sebelum dan sesudah IPO yang didasarkan pada pengukuran gross profit margin. Kinerja berdasarkan gross profit margin mengalamipeningkatan (lebih baik) secara signifikan antara sebelum dan sesudah IPO. Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan setelah IPO menjadi lebih baik dalam usaha meningkatkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan per Rupiah penjualan.

 

 

 

 

By andrianhermawan

CONTOH SURAT PERJANJIAN SEWA BELI TANAH

PERJANJIAN SEWA BELI TANAH

Perjanjian ini dibuat pada hari senin tanggal 1 januari 2014 antara:
Nama               : Budianto
Pekerjaan         : Wiraswasta
Alamat             : Jl. Medan merdeka no.11
Bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama               : Bambang
Pekerjan           : Wiraswasta
Alamat             : Jl. Pemuda no.22
Bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak yang bertindak masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik atau yang berhak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan Sertifikat Hak Milik Nomor 63817263871 , yang terletak di:
-Provinsi           : Jawa barat
-Kotamadya     : Mekarjaya
-Kecamatan     : Sukmajaya
Seluas 100 m2 (seratus meter persegi), Gambar Situasi tertanggal 25 desember 2013  (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok, tertanggal 25 desember 2012 .
Bahwa PIHAK PERTAMA berkehendak menjual Tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA berkehendak membeli Tanah tersebut dengan cara kredit.

Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Beli Tanah dengan ke-tentuan dan syarat-syarat berikut ini:

Pasal 1
HARGA

Sewa beli Tanah tersebut ditetapkan dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratu juta rupiah).

Pasal 2
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas Tanah tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1.    Uang muka jual beli ini ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan Perjanjian ini sebagai tanda terima yang sah.
2.   Sisa pembayaran yang belum dibayar oleh PIHAK KEDUA dianggap utang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang akan dibayar secara angsuran selama 1 (satu) kali setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung mulai 1 (satu) bulan sejak saat penandatanganan Perjanjian ini.
3.    Pembayaran angsuran tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 31 setiap bulannya dengan mengambil tempat di tempat PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
BUKTI PEMBAYARAN

1.    PIHAK PERTAMA akan memberikan kuitansi untuk setiap angsuran dan pem-bayaran angsuran hanya dianggap sah apabila PIHAK PERTAMA telah menerima bukti kuitansi resmi.
2.    Contoh dan bukti kuitansi resmi adalah sama dengan kuitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tanda tangan asli PIHAK PERTAMA.
3.   Pembayaran angsuran tanpa kuitansi resmi yang sah dianggap tidak berlaku dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

Jangka waktu pembayaran ditetapkan selama 10 bulan, dari sejak saat pe-nandatanganan Perjanjian ini, yaitu mulai tanggal 1 februari 2014 sampai dengan tanggal 1 november 2014 atau berakhir dengan pelunasan angsuran.

Pasal 5
DENDA

Apabila PIHAK KEDUA pada tanggal yang telah ditentukan pembayarannya belum melakukan pembayaran angsuran (jatuh tempo), maka PIHAK KEDUA harus mem-bayar dan karenanya dikenakan denda/ganti kerugian sebesar 5 % (lima persen) per hari dari besarnya angsuran pembayaran yang belum dibayarkan.

Pasal 6
PEMBATALAN

1.    Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dianggap telah cukup membuktikan bawa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
2.    Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut menyebabkan Perjanjian ini batal dengan sendirinya, dan kedua belah pihak sepakat untuk melepas segala ke-tentuan yang termuat dalam Pasal 1266 KUH Perdata.
3.    Dalam hal pembatalan Perjanjian ini, maka seluruh pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dikembalikan penuh kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
KEPEMILIKAN

1.   Hak pemilikan atas Tanah tersebut merupakan hak PIHAK PERTAMA selama proses pembayaran belum selesai atau lunas.
2.   PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk menggunakan Tanah tersebut termasuk mendirikan bangunan rumah atau hal-hal yang dikehendakinya selama proses pembayaran belum lunas dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA

Pasal 8
LARANGAN-LARANGAN

Kedua belah pihak tidak diperbolehkan memindahtangankan, mengoperkan, menjual, menggadaikan, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan hak kepemilikan atas Tanah tersebut kepada pihak lain selama proses pembayaran belum selesai atau lunas.

Pasal 9
PENYERAHAN

1.    PIHAK PERTAMA akan menyerahkan hak kepemilikan atas Tanah tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh pembayarannya.
2.    PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kekuasaan penuh kepada PIHAK KEDUA dalam proses pembaliknamaan atas kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hak yang ada hubungannya dengan pendaftaran atas nama PIHAK KEDUA serta perpindahan hak dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
BIAYA-BIAYA

1.    Biaya-biaya pembuatan sertifikat atas tanah tersebut di atas pada Instansi yang berwenang serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan pemindahan dan penyerahan hak ini agar sertifikat tanah tersebut terdaftar atas nama PIHAK KEDUA semuanya dipikul dan dibayar oleh PIHAK KEDUA.
2.    PIHAK PERTAMA bersedia membayar segala macam pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah sebelum Tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
3.   Setelah peyerahan Tanah tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka segala macam pajak, iuran, dan pungutan atas Tanah menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor pengadilan Negeri Depok .
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA                                                                                               PIHAK KEDUA

Budianto                                                                                                                  Bambang

 

 

Sumber : http://contoh-surat.net/contoh-surat-perjanjian-sewa-beli-tanah

By andrianhermawan

HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

HUKUM

Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

 

Tujuan Hukum

Tujuan hukum mempunyai  sifat universal seperti  ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum  maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

 

Jenis-Jenis Hukum

Hukum terdiri atas bermacam-macam. Untuk mengetahui tentang macam-macam hukum, ada beberapa penggolongan hukum.

a . Hukum menurut Bentuknya

1) Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dapat merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.

2) Hukum tak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis.

Hukum tak tertulis juga disebut hukum kebiasaan.

Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

 

b . Hukum menurut Tempat Berlakunya

1) Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

2) Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

3) Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain.

4) Hukum lokal adalah hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu.

 

c . Hukum menurut Sumbernya

1) Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.

2) Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.

3) Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara.

4) Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

 

d . Hukum menurut Waktu Berlakunya

1) Hukum positif (ius constitutum) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif (ius constitutum) disebut juga tata hukum.

2) Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

3) Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapa pun di seluruh tempat.

 

e . Hukum menurut Isinya

1) Hukum privat adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarorang dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat juga disebut hukum sipil. Contoh: KUH Perdata dan KUH Dagang.

2) Hukum publik adalah kumpulan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya atau antara negara dengan perorangan. Hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Hukum publik juga disebut hukum negara.

 

f . Hukum menurut Wujudnya

1) Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini untuk menyatakan peraturan yang mengatur antara dua orang atau lebih. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Hukum subjektif adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu dan dengan demikian menjadi hak. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Militer.

 

g . Hukum menurut Sifatnya

1) Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contoh: hukum pidana

2) Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contoh: hukum dagang.

 

h . Hukum menurut Cara Mempertahankannya Menurut cara

1) Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.

2) Hukum formal adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau suatu peraturan yang mengatur cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana caranya hakim memberi putusan. Hukum formal disebut hukum acara. Contoh: hukum acara pidana dan hukum acara perdata

 

HUKUM EKONOMI

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas

 

Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara – cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

 

b. Hukum Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara – cara pembegian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia.  Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenaicara-cara pembegian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia.

 

Azas-azas yang terdapat dalam hukum ekonomi, sebagi berikut :

  • Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan TME.
  • Azas manfaat.
  • Azas demokrasi pancasila.
  • Azas adil dan merata.
  • Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.
  • Azas hukum.
  • Azas kemandirian.
  • Azas Keuangan.
  • Azas ilmu pengetahuan.
  • Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuranrakyat.
  • Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
  • Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

 

 

Referensi :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi-11/

http://yogiiarianda.blogspot.com/2011/04/jenis-jenis-hukum.html

 

By andrianhermawan

KOPERASI MANDIRI PERKUAT TATA EKONOMI NASIONAL

JAKARTA, Dekopin – Kemandirian koperasi berperan penting dalam tata kelola perekonomian nasional. Dengan kemandirian, koperasi akan mampu mengakses sumber daya dengan persyaratan yang berlaku, dan dapat berkembang berdasar kemampuan sendiri. Berbagai penafsiran kemandirian dalam koperasi di antaranya, mampu menggali potensi modal dari anggota, dan mengakses sumber daya dengan persyaratan yang berlaku, tanpa fasilitasi. Hal tersebut dikatakan Penasehat Dekopin Sularso dalam sebuah diskusi antara Koperasi Jasa Keuangan (KJK), Unit Pengelolaan Dana Bergulir (UPDB), bersama dengan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), di Jakarta, (13/09/2013). Pertemuan ini sekiranya mendengarkan berbagai permasalahan yang dihadapi KJK dan UPDB. Menurut Sularso, kemandirian koperasi juga harus didukung pemerintah dengan tidak memberikan bantuan dana tanpa persyaratan yang mengarah kepada kemajuan suatu koperasi. Dengan kata lain, harus ada persyaratan tertentu sehingga bantuan tersebut tidak dianggap sebagai pengikisan kemandirian koperasi. “Meskipun bantuan dari pemerintah dapat mengikis semangat kemandirian, tetapi bantuan dana dari pemerintah tidak serta merta harus ditolak sepanjang partisipasi anggota dalam memupuk permodalan tidak terganggu,” terang Sularso. Terhadap perkembangan KJK yang kini ada, Sularso menambahkan, dengan jumlah anggota paling sedikit mencapai 1.000 orang bias mencapai asset minimum sebesar Rp 2,5 miliyar. Dengan keadaan tersebut, KJK dinilai dapat berkembang secara berkelanjutan jika mencapai skala ekonomi tertentu yang memungkinkannya memperoleh pendapatn cukup untuk membiayai keperluan sarana, manajemen serta membiayai operasional KJK itu sendiri. Skala ekonomi yang dicapai KJK itu bias dijadikan tolak ukur bagi kegiatan KJK dalam perkembangannya. (adm)

 

 Pendapat saya:

Kemandirian koperasi sangat dibutuhkan dan harus dimiliki oleh setiap koperasi yang ada untuk mencapai tata kelola ekonomi nasional yang baik, pemerintah pun harus selektif dalam pemberian bantuan kepada koperai agar bantuan yang diberikan pemerintah tersebut tidak menghilangkan kemandirian koperasi

 

Sumber : http://dekopin.coop/berita/detail/126

By andrianhermawan

PEMBUBARAN 345 KOPERASI, UPAYA MEWUJUDKAN SISTEM PERKOPERASIAN DEPOK YANG SEHAT, EFISIEN, TANGGUH DAN MANDIRI

 

 

Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok, membubarkan 345 Koperasi melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 518/1008/KPTS/XII/DKUP-2012 Tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembubaran Koperasi di Kota Depok Tahun 2012.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan koperasi apabila berdasarkan alasan-alasan tertentu kegiatannya dirasakan dapat menghambat dan membahayakan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri. Salah satu alasan dimaksud adalah  tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Pada tahun 2011, Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok melakukan verifikasi data koperasi se-Kota Depok sampai ke tingkat RT RW. Dari hasil verifikasi diperoleh hasil sebanyak 35 Koperasi telah membubarkan diri dan sebanyak 321 Koperasi terbukti tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau tidak memiliki alamat yang jelas sesuai keterangan dari RW setempat.

Rencana pembubaran 321 Koperasi diumumkan di Papan Pengumuman resmi pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta di Media Massa pada Harian Umum Monitor Depok dari Bulan Juli sampai dengan Desember 2012. Selama masa sanggah, terdapat 11 Koperasi yang mengajukan keberatan, sehingga proses pembubarannya ditangguhkan. Dengan tidak adanya sanggahan lain, maka sebagaimana Berita Acara Pembubaran Koperasi yang ditandatangani oleh Anggota Kelompok Kerja Pembinaan Koperasi Kota Depok Tahun 2012 dikeluarkanlah Surat Keputusan Pembubaran Koperasi.

Dengan pembubaran tersebut, jumlah Koperasi Kota Depok per 31 Desember 2012 adalah sebanyak 610 Koperasi dengan status 336 Koperasi aktif dan 274 Koperasi Tidak Aktif. Untuk mendukung peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok berupaya menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan. Pembinaan dimaksud antara lain pada bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan permodalan.

Dengan upaya tersebut, diharapkan target tingkat keaktifan koperasi 70% pada tahun 2013 sesuai dengan RPJMD Kota Depok dapat diraih, sehingga terwujud sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri. (UV/MM)

 

Pendapat saya:

Pembubaran sejumlah koperasi tersebut cukup tepat karena selama 2 tahun berturut-turut sejumlah koperasi tersebut tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata dan hanya akan menghambat dan membahayakan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.

 

Sumber : http://dekopin.coop/berita/detail/131

By andrianhermawan

DINAS KOPERASI GELAR KARYA UMKM KREATIF 2012

 

 

Bertempat di Aula Lantai 1 kantor Balaikota Depok, Dinas Koperasi, UKM, dan Pasar (DKUP) Kota Depok menggelar Karya UMKM Kreatif 2012. Sebagai penopang perekonomian yang dinilai paling kuat dari terpaan krisis, dukungan untuk menumbuhkan UKM diperlukan untuk membuat para penggiatnya menjadi kreatif, mandiri, tangguh, dan tidak mudah gulung tikar. Dengan adanya pembinaan dan dukungan pemerintah baik berupa tambahan modal, akses usaha, seminar, pelatihan, dan lomba, telah berhasil menumbuhkan UKM baru di Kota Depok. Di tahun 2012 ini misalnya, UKM di Kota Depok telah mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitas produknya. Saat ini kota Depok telah memiliki 9861 usaha mikro, 4554 usaha kecil, dan 632 usaha menengah. Kalangan UKM selalu berusaha meningkatkan  kreatifitas guna mempertinggi kualitas produknya, “Mereka telah berhasil membuat sampah menjadi emas” tutur Herman Hidayat.

Pendapat tersebut memang sangat tepat mengingat para pegiat UKM ini memiliki kreatifitas yang tinggi. Mereka telah mampu membuat karya-karya yang awalnya tidak mempunyai nilai guna menjadi lebih berharga. Seperti daur ulang sampah menjadi dompet cantik, daur ulang kain menjadi tas, membuat kue kering, konveksi, pemanfaatan hasil pertanian menjadi keripik singkong dengan berbagai rasa, pemanfaatan daun petai dan pisang yang sudah kering menjadi tempat tisu atau kipas, dan sebagainya. Industri kreatif yang padat karya ini tidak hanya mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar melainkan telah merambah hingga ke pasar mancanegara.

Melihat pentingnya peranan UKM dalam membantu perekonomian masyarakat kecil dan menengah, maka sangat penting untuk terus membentuk UKM-UKM dan wirausahawan baru supaya lebih banyak menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Lomba UKM kreatif yang diselenggarakan ini diharapkan bisa melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru setiap tahunnya sebanyak 600 usaha dan mengubah dari usaha yang kecil menjadi usaha menegah.

Di penghujung acara diumumkan 6 besar dari lomba UKM kreatif tahun 2012 yaitu dari Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoranmas. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan adanya kunjungan esok hari tanggal 05 Juli 2012 di masing – masing tempat para wirausaha. Kecuali kecamatan Sukmajaya dan Pancoran mas yang akan ditinjau pada hari senin tanggal 10 Juli 2012 oleh tim juri(RN/IST/DN).

 

Pendapat saya:

Kegiatan yang dilakukan oleh dinas koperasi untuk menumbuhkan UKM di kota Depok sangat diperlukan karena dapat  membuat para penggiatnya menjadi kreatif, mandiri, tangguh, dan tidak mudah gulung tikar. Dengan adanya pembinaan dan dukungan pemerintah baik berupa tambahan modal, akses usaha, seminar, pelatihan, dan lomba, telah berhasil menumbuhkan UKM baru di Kota Depok

Sumber : http://dekopin.coop/berita/detail/136

By andrianhermawan

KEHABISAN MODAL, PULUHAN RIBU KOPERASI DI RI MATI SURI

 

Liputan6.com, Jakarta : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyatakan 20% dari total jumlah koperasi di Indonesia saat ini menghentikan operasionalnya karena tak punya modal kerja. Kucuran kredit sangat dibutuhkan untuk memberi nafas bagi keberlanjutan usaha koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM Syariefuddin Hasan menuturkan, jumlah koperasi sampai dengan Juni 2013 tercatat sebanyak 194.275 koperasi atau meningkat cukup signifikan dari akhir tahun lalu sebanyak 155 ribu koperasi.

“Dari jumlah tersebut, sekitar 20% koperasi sudah tidak aktif lagi. Jadi jumlah koperasi yang aktif tinggi, tapi banyak juga yang tidak aktif,” ucap dia saat ditemui di Konferensi Pemberdaya UMKM Nasional 2013.

Jika dihitung, total koperasi yang ‘mati’ sekitar 38.855 koperasi. Dari sisi pendanaan, dia menambahkan, usaha koperasi sangat bergantung dari modal anggota dan pemerintah.

“Tapi alasan koperasi ini tidak aktif lagi karena mereka sedang menunggu program pemerintah dari aspek keuangan, perkembangan bisnis dan serta anggotanya,” imbuh Syariefuddin.

Kelemahan koperasi dan UMKM, lanjut dia, utamanya dari aspek finansial atau menembus perbankan untuk memperoleh kredit atau pinjaman uang.

“Kebanyakan, UMKM dan koperasi takut kalau ke bank, seperti takut ditolak, susah proses peminjaman kredit dan sebagainya. Makanya kami berharap agar institusi perbankan juga harus familiar dan merangkul pelaku UMKM dan koperasi,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Syariefuddin bilang, pemerintah berupaya memberikan kemudahan fasilitas akses ke perbankan bagi sejumlah UMKM dan koperasi. Setelah itu, pihaknya akan melakukan pendampingan supaya UMKM dapat bertanggung jawab terhadap proses produksi berjalan dengan baik, pengembangan usaha serta membantu pemasaran melalui berbagai cara seperti pameran dan sebagainya.

“Kalau semuanya bisa terealisasi dan operasional koperasi dapat kembali hidup, sehingga diharapkan jumlah koperasi pada tahun depan bisa menembus 200 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” pungkas dia. (Fik/Ndw)

 

Pendapat saya:

Pemerintah harus segera meluncurkan program perkoperasian dalam aspek keuangan, perkembangan bisnis dan serta anggotanya, karena program tersebut dapat memberikan kemudahan fasilitas akses ke perbankan bagi sejumlah UMKM dan koperasi. Pemerintah pun harus melakukan pendampingan supaya UMKM dapat bertanggung jawab terhadap proses produksi berjalan dengan baik, pengembangan usaha serta membantu pemasaran melalui berbagai cara seperti pameran dan sebagainya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/628962/kehabisan-modal-puluhan-ribu-koperasi-di-ri-mati-suri

By andrianhermawan