CONTOH KASUS KPPU

 

Kartel Penetapan Layanan Tarif Short Message Service (SMS)

KPPU berhasil membongkar praktek kartel yang dilakukan enam perusahaan seluler selama 2004-2008 yang menetapkan persekongkolan harga tarif SMS Rp 350/SMS, konsumen dirugikan mencapai Rp 2,827 triliun.

Keenam perusahaan operator seluler tersebut diantaranya PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Telkomsel, PT Telkom, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Mobile-8 Telecom Tbk dan PT Smart Telecom yang telah dihukum denda oleh KPPU.

Namun hingga sampai saat ini, kerugian konsumen yang mencapai Rp 2,827 triliun belum bisa ditemukan cara pengembalian ganti kerugiannya

 

Analisis :

kasus kartel tersebut sangat merugikan bagi konsumen dan jauh dari asas dan tujuan dari pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi :

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yangditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

 

permainan praktik kartel sendiri dilarang dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

 

Menurut pendapat saya, bahwa KPPU memang telah berhasil membongkar kecurangan para pelaku-pelaku usaha seperti yang disebut diatas. akan tetapi hukuman denda yang diberikan kepada para pelaku usaha hanya sebesar 25 milyar dan tidak sebanding dengan besarnya kecurangan yang mencapai ribuan triliun. inilah yang membuat para pelaku usaha selalu berani untuk melakukan kecurangan. mirisnya KPPU tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk membeberkan tindakan-tindakan kecurangan pada kasus tersebut. Untuk itu pembaruan perlu dilakukan agar para pelaku usaha tidak berbuat seenaknya untuk melancarkan usahanya dalam meraup keuntungan dengan cara melakukan kecurangan dan memanfatkan kelemahan KPPU dalam menangani kasus-kasus yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

 

 

By andrianhermawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s