SKANDAL MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT. KAI TAHUN 2006

 

Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan.  Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 :

  1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.
  2. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
  3. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
  4. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai komulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.
  5. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktek.

Sumber: (Harian KOMPAS Tanggal 5 Agustus 2006 dan 8 Agustus 2006).

 

Analisis :

Kasus diatas bertentangan dengan prinsip-prinsip etika akuntan yang sebagai berikut:

  1. Tanggungjawab profesi

Ketika melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang profesional, setiap anggota harus mempergunakan pertimbangan moral dan juga profesional didalam semua aktivitas/kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntan internal perusahaan dan auditor tidak bertanggungjawab terhadap hasil kerja dan audit yang mereka lakukan. Akuntan internal perusahaan telah melakukan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip pencatatan yang berlaku umum dan auditor yang seharusnya mengevaluasi kewajaran laporan keuangan tersebut pun tidak menyadari kesalahan pencatatan yang dilakukan pleh akuntan internal perusahaan.

  1. Kepentingan publik

Setiap anggota harus senantiasa bertindak dalam krangka memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan yang diberikan publik, serta menunjukkan komitmennya sebagai profesional. Berdasarkan kasus diatas, diketahui bahwa hasil kerja yang dilakukan akuntan internal perusahaan dan auditor tidak berpihak pada kepentingan publik. Laporan keuangan yang dimanipulasi merugikan dan menyesatkan banyak pihak khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut karena laporan keuangan merupakan acuan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut.

  1. Integritas

Guna menjaga dan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik, tiap tiap anggota wajib memenuhi tanggungjawabnya sebagai profesional dengan tingkat integritas yang setinggi mungkin. Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa integritas dari akuntan internal perusahaan dan auditor sangat diragukan. Kinerja kedua pihak ini sudah tidak bisa dipercaya lagi karena dugaan manipulasi laporan keuangan yang mereka lakukan.

  1. Objektivitas

Tiap individu anggota berkeharusan untuk menjaga tingkat keobyektivitasnya dan terbebas dari benturan-benturan kepentingan dalam menjalankan tugas kewajiban profesionalnya. Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntan internal perusahaan tidak objektif karena tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan bukti transaksi yang ada.

  1. Kompetensi dan kehati-hatian

Tiap anggota harus menjalankann jasa profesional dengan kehati hatian, kompetensi dan ketekunan serta memiliki kewajiban memepertahankan keterampilan profesional pada tingkatan yang dibutuhkan guna memastikan bahwa klien mendapatkan manfaat dari jasa profesional yang diberikan dengan kompeten berdasar pada perkembangan praktek, legislasi serta teknik yang mutahir.

  1. Kerahasiaan

Anggota harus menghormati kerahasiaan informasi selama melaksanakan jasa profisional dan juga tak boleh menggunakan ataupun mengungkapkan informasi tersebut jika tanpa persetujua terlebih dahulu kecuali memiliki hak ataupun kewajiban sebagai profesional atau juga hukum untuk mengungkapkan informasinya. Berdasarkan kasus diatas, disimpulkan bahwa akuntan internal perusahaan kurang memiliki kompetensi dan kehati-hatian dalam menyusun laporan keuangan dimana terlihat dari adanya beberapa transaksi yang salah diidentifikasi sehingga berakibat pada salahnya penyusunan laporan keuangan. Begitu pula dengan auditor yang tidak menyadari kesalahan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan internal perusahaan.

  1. Prilaku profesional

Tiap anggota wajib untuk berperilaku konsisten dengan reputasi jang baik dan menjauhi kegiatan/tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi. Berdasarkan kasus diatas, akuntan internal perusahaan dan auditor tidak melakukan pekerjaan secara profesional karena diindikasikan kedua pihak ini sengaja memanipulasi laporan keuangan.

  1. Standar teknis

Anggota harus menjalankan jasa profesional sesuai standar tehknis dan standard proesional yang berhubungan/relevan. tiap tiap anggota memiliki kewajiban melaksanakan penugasan dari klien selama penugasan tersebut tidak berseberangan dengan prinsip integritas dan prinsip objektivitas. Berdasarkan kasus diatas, dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan akuntan internal perusahaan tidak sesuai dengan prinsip pencatatan yang berlaku umum dan auditor diindikasi tidak melakukan kewajibannya dengan benar dan bersebrangan dengan prinsip seorang auditor.

 

By andrianhermawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s